Viralitas dan Politik

Oleh: Ramadhan HS

Opini yang disampaikan oleh Robertus Robet dalam talkshow bersama Tempo Media, 14 Februari 2024, menyoroti bahwa masyarakat dapat “terdidik” mengenai politik secara alami melalui peristiwa besar yang menjadi sorotan publik. Fenomena ini semakin relevan di tengah arus informasi yang terus mengalir lewat media sosial. Hampir setiap saat, kita terhubung dengan gawai yang seakan membawa “dunia dalam genggaman” kita, menciptakan perumpamaan yang tepat untuk memahami kondisi saat ini. Ketika masyarakat dapat mengakses informasi tentang berbagai peristiwa politik, hukum, dan sosial secara instan, hal ini membentuk pola sosio-politik baru yang sangat viral dan cepat menyebar.

Di era pasca-kebenaran ini, di mana informasi sering kali dibingkai dengan bias atau bahkan disinformasi, media sosial menjadi panggung utama bagi masyarakat untuk menyimak isu-isu yang dianggap menarik atau relevan. Politik dan isu-isu sosial, seperti kejahatan kriminal, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, serta opresi, seringkali menjadi bahan konsumsi sehari-hari di dunia maya. Namun, sayangnya, isu-isu ini sering kali disampaikan dengan cara yang serampangan dan cenderung hanya menyoroti sisi sensasional dari peristiwa tersebut. Akibatnya, meskipun masyarakat terpapar banyak informasi, apa yang mereka serap bisa jadi kurang dalam atau terfragmentasi, membentuk pandangan yang tidak menyeluruh.

Media sosial memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi masyarakat melalui intensitas dan daya jangkau yang besar. Karena itu, seperti yang dijelaskan Robet, media sosial juga berfungsi sebagai mekanisme edukasi politik yang terjadi secara alamiah. Ketika masyarakat secara kolektif melihat dan menyikapi isu-isu politik, hal ini menciptakan pendidikan politik yang organik, di mana masyarakat secara tidak langsung belajar melalui simpati dan empati yang terbentuk dari kasus-kasus tertentu. Kasus yang menyentuh emosi dan rasa keadilan, misalnya, akan memotivasi publik untuk mengikuti, menyebarluaskan, bahkan terlibat dalam perbincangan terkait peristiwa tersebut. Tanpa disadari, masyarakat ikut terdidik melalui keterlibatan mereka di media sosial.

Namun, fenomena ini juga membawa masalah tersendiri. Terlalu banyak informasi yang dikonsumsi tanpa analisis mendalam dapat membuat masyarakat memiliki pemahaman yang dangkal atau bahkan salah tentang suatu isu. Dalam beberapa kasus, isu penting justru tidak mendapatkan perhatian yang semestinya di media sosial. Sebaliknya, isu yang tidak terlalu krusial kadang menjadi sorotan berlebihan hanya karena menarik minat pengguna media sosial. Situasi ini menunjukkan bahwa, meskipun media sosial mampu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, pemahaman tersebut bisa jadi tidak seimbang karena tergantung pada opini yang mendominasi linimasa.

Lebih jauh lagi, fenomena edukasi politik melalui media sosial ini mengungkapkan kegagalan lembaga politik formal dalam menjalankan tugas mereka dengan baik. Masyarakat menjadi sangat bergantung pada media sosial untuk memahami isu-isu yang terjadi karena mereka merasa lembaga formal, seperti pemerintah atau media tradisional, tidak transparan atau responsif dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap. Kurangnya rasa percaya pada lembaga politik membuat masyarakat beralih ke media sosial untuk mencari informasi, seolah-olah media sosial telah menjadi pengganti lembaga-lembaga tersebut dalam menyebarkan informasi publik. Hal ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan antara masyarakat dan institusi politik yang seharusnya bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang faktual dan kredibel.

Pada akhirnya, meskipun media sosial memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman politik, peran ini seharusnya bukan pengganti sepenuhnya bagi lembaga politik dan pendidikan formal. Edukasi politik yang sepenuhnya mengandalkan media sosial bisa membahayakan, karena mudah dipengaruhi oleh bias dan narasi sepihak. Oleh karena itu, meskipun masyarakat dapat memperoleh pengetahuan politik melalui media sosial, tetap dibutuhkan peran dari lembaga politik dan media yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang seimbang dan mendalam. Tanpa dukungan dari institusi ini, media sosial akan tetap menjadi medan yang berpotensi mengarah pada pemahaman yang sempit dan tidak akurat dalam memahami dinamika sosio-politik yang terjadi.

Referensi:

1. Wawancara Tempo Media Bocor Alus Politik 14 Februari 2024